REFORMASI BIROKRASI UPT BPPH

MATERI RAKER

REFORMASI BIROKRASI UPT BPPH

2014

DISUSUN OLEH

Bisri

Suyadi

Hariyanti

Dewi

a. 

Reformasi Birokrasi

Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BPPT Tahun 2014 oleh MenPan dan BR :

Tujuan Evaluasi :

1.      Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja

2.      Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

3.      Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Lingkup Evaluasi :

1.      8 area perubahan ( komponen pengungkit )

2.      Sasaran RB ( komponen hasil ).

Hasil Evaluasi :

Indek Reformasi Birokrasi BPPT adalah 53,05 dengan kategori CC

No	Komponen Penilaian	Nilai Max	Nilai Capaian	% Capaian	% Capaian PMRB
A	Pengungkit
1	Manajemen Perubahan	5	3.43	69.69	92.94
2	Penataan Peraturan Perundang undangan	5	2.71	54.25	62.5
3	Penataan dan penguatan organisasi	6	1.83	30.54	50
4	Penataan tatalaksana	5	3.09	61.78	86.75
5	Penataan sistim manajemen SDM	15	6.93	46.19	58.10
6	Penguatan akuntabilitas	6	2.65	44.22	71.79
7	Penguatan pengawasan	12	4.72	39.35	96.6
8	Peningkatan kualitas pelayanan publik	6	3.46	57.96	94.47
	Sub total komponen pengungkit	60	28.9	48.17	72.18
B	Hasil
1	Kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi	20	13.95	69.73	67.79
2	Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	10	3	30	82.5
3	Kualitas pelayanan publik	10	7.2	71.98	80
	Sub total komponen Hasil	40	24.15	60.36	74.5
	Indeks Reformasi Birokrasi	100	53.05	53.05	73.71

Saran-saran dari Menpan dan RB atas hasil evaluasi:

Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

1.      Melakukan perubahan organisasi

2.      Menerapkan mengevaluasi peta proses bisnis dan SOP

3.      Merencanakan pengembangan kompetensi pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi

4.      Melakukan asasment pegawai secara menyeluruh

5.      Menerapkan kinerja individu

6.      Menerapkan sistim rewards and punishment

7.      Meningkatkan keterlibatan pimpinan dalam menyusun Renstra, penetapan kinerja dan pemantauan kinerja

8.      Meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kerja.

Pemerintah yang bersih dan bebas KKN

1.      Melakukan survey eksternal atas persepsi korupsi

2.      Mengimplementasikan penanganan gratifikasi, evaluasi, penanganan pengaduan masyarakat

3.      Melakukan penerapan manajemen resiko, identifikasi dan penilaian tentang resiko

4.      Melakukan pembangunan zona integritas

5.      Mengoptimalkan APIP didukung SDM yang memadai dengan berbasis resiko

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1.      Kualitas layanan publik dengan melakukan survey eksternal.

         POKJA TIM RB UPT BPPH        

I.       MANAJEMEN PERUBAHAN

1.1 Tim Reformasi Birokrasi

a.    Tim Reformasi Birokrasi

b.    Rencana Kerja Tim Reformasi Birokrasi

c.    Monitoring dan Evaluasi

1.2 Road Map Reformasi Birokrasi

a.    Road Map di Susun dan Diformalkan

1.3  Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

a.    Panduan Pelaksanaan RB BPPT tahun 2013

1.4 Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja

a.    Instruksi Harian Ka UPT tentang RB

II.    PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

III.   PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

3.1 Evaluasi

a.    Evaluasi menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi

b.    Evaluasi yang Mengukur Jenjang Organisasi

c.    Evaluasi Kesesuaian Struktur Organisasi dengan Kinerja yang Dihasilkan

3.2 Penataan

a.    Evaluasi yang ditindak lanjuti Perubahan Organisasi

IV.  PENATAAN TATA LAKSANA

4.1 Proses Bisnis dan Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegitan Utama

a.    Peta Proses Bisnis

b.    SOP (penjabaran dari Peta Proses Bisnis)

c.    Evaluasi Peta Proses Bisnis dan SOP

4.2 E-Goverment

a.    Rencana Pembangan E-Goverment

b.    Sistim perencanaan dan penganggaran, Sistem Data base SDM

c.    Web Pengaduan

V.   PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

5.1 Perancanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai dengan Kebutuhan Organisasi

a.    Analisis jabatan dan analisis beban kerja

b.    Perhitungan Kebutuhan Pegawai

c.    Proyeksi Kebutuhan 5 Tahun dan Telah di formalkan

d.    Perhitungan Formasi Jabatan yang Menunjang Kinerja Utama Instansi dan Di formalkan

5.2 Pengembangan Pegawai Berbasisis Kompetensi

a.    Standar Kompetensi Jabtan

b.    Assesment Pegawai

c.    Identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi

d.    Rencana Pengembangan Kompetensi dengan Dukungan Anggaran yang Cukup

e.    Pengembangan Pegawai Berbasis kompetensi Sesuai Dengan Rencana

f.     Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi Secara Berkala

5.3 Penetapan Kinerja Individu

a.    Penerapan Kinerja Individu

b.    Penilaian Kinerja

c.    Kesesuaian Indikator Kinerja Individu dengan Level Diatasnya

d.    Pengukuran Kinerja Individu Dilakukan Secara Periodik

e.    Monitoring dan evaluasi Atas Pencapaian Kinerja Individu

f.     Hasil Penilaian Kinerja Individu telah Dijadikan Dasar Untuk Pengembangan Karir Individu

g.    Capaian Kinerja Individu telah Dijadikan Dasar Untuk Pemberian Tunjangan Kinerja

5.4  Penegakan Aturan Disiplin/ Kode Etik/ Kode Perilaku Pegawai.

a.    Aturan Disiplin/ Kode Etik/ Kode Perilaku Instansi Telah Ditetapkan

b.    Di implementasikan

c.    Monitoring dan Evaluasi

d.    Sanksi dan Imbalan

5.5 Pelaksanaan Evaluasi Jabatan

a.    Informasi faktor Jabatan

b.    Peta Jabatan Telah Ditetapkan

c.    Kelas Jabatan telah Ditetapkan

5.6 Sistem Informasi Kepegawainan

a.    Sistim informasi kepegawaian yang sesuai kebutuhan

b.    Sistem Informasi Kepegawaian Dapat di Akses pegawai

c.    Sistem Informasi Kepegawaian Terus Di muthakirkan

d.    Sistem Informasi Kepegawaian Digunakan Sebagai Pendukung Pengambilan Kebijakan Manajemen SDM

VI.  PENGUATAN AKUNTANBILITAS

6.1 Keterlibatan Pimpinan

a.    Renstra di Sempurnakan dan Disahkan

b.    Pimpinan Terlibat Secara Langsung Pada Saat Penyusunan dan penetapan Kinerja

c.    Pimpinan Memantau Pencapaian Kinerja Secara Berkala

6.2. Pengelolaan akuntabilitas kinerja

a.    Pedoman Akuntanbilitas Kinerja

b.    Sistem Pengukuran Kinerja Telah Dirancang Berbasis Elektronik

c.    Sistem Pengukuran Kinerja Dapat Diakses

d.    Pemutakhiran data Kinerja

VII.  PENGUATAN PENGAWASAN

7.1  Gratifikasi

a.    Telah Terdapat Kebijakan penanganan Gratifikasi

7.2  Penerapan SPIP

a.    Telah Dilakukan penilaian Resiko Atas Organisasi

b.    Telah dilakukan pemantauan dan pengendalian internal

7.3  Pengaduan Masyarakat

a.    SOP Pengadua Pelanggan

b.    Penanganan Pengaduan

c.    Evaluasi Atas Penaganan Pengaduan Masyarakat

d.    Evaluasi Atas Penaganan Pengaduan Masyarakat Telah Ditindak lanjuti

7.4  Penanganan Benturan Kepentingan

a.    Penangan benturan kepentingan

b.    Pakta Intergritas

c.    Disosialisasikan

d.    Diimplementasiakn

e.    Evaluasi

f.     Hasil Evaluasi Atas Penaganan Benturan Kepentingan Telah Ditindaklanjuti

7.5  Pembanguna Zona Intergritas

a.    Perancangan Zona Intergritas

VIII.  PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

8.1  Standar Pelayanan

a.    Terdapat Kebijakan Standar Pelayanan

b.    Terdapat SOP Bagi Pelaksanaan Standar Pelayanan

8.2 Budaya Pelayanan Prima

a.    Pelatihan Dalam Upaya Penerapan Budaya Pelayanan prima

b.    Sistem Sanksi/Reward Bila Layanan Tidak Sesuai Dengan standar

8.3 Pengelolaan Pengaduan

a.    Pengaduan Pelayanan

b.    Terdapat SOP Pengaduan Pelayanan

c.    Unit yang Mengelola Pengaduan Pelayaanan

d.    Tindak Lanjut Atas Seluruh Pengaduan Pelayanan

e.     Evaluasi atas Penanganan Keluhan/ Masukan

8.4 Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan

a.    Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan

b.    Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Dapat Diakses Secara Terbuka

c.    Tindak Lanjut Atas Hasil Survey Kepuasan Masyarakat